Mataram – Video aksi lempar mikrofon beserta tiangnya yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) Zamroni Aziz saat melantik pejabat di Dompu viral di media sosial dan memicu sorotan publik.

Dalam rekaman berdurasi 28 detik itu, Zamroni terlihat melempar gagang mikrofon ke samping dengan emosi. Informasi yang dihimpun menyebutkan, video tersebut awalnya diunggah di YouTube oleh salah seorang tamu undangan. Meski sempat dihapus, potongan video kemudian diunggah ulang dan cepat menyebar ke berbagai akun.

Aksi ini memantik kritik keras, salah satunya dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram. Mereka menilai tindakan Zamroni tidak etis dan mendesak Kementerian Agama RI segera mencopotnya.

“Perilaku itu merusak citra institusi. Seorang pejabat publik seharusnya memberi teladan, bukan memperlihatkan sikap emosional,” tegas pernyataan resmi HMI Cabang Mataram melalui Bidang Pemberdayaan Ummat, Lalu Aldiara Elang, Sabtu (20/9/2025).

HMI juga menegaskan akan melaporkan Zamroni ke Kepala Aparatur Sipil Negara (ASN) atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Kami meminta Kementrian Agama untuk mencopot H. Zamroni Aziz dari jabatannya sebagai Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB,” ujar L. Aldiara.

Klarifikasi dan Permintaan Maaf

Sebelumnya, Zamroni sempat memberikan klarifikasi kepada sejumlah media bahwa aksinya hanya candaan karena terganggu posisi mikrofon saat pelantikan. Namun, klarifikasi itu tidak meredakan kritik publik.

Belakangan, beredar video Zamroni yang meminta maaf dan mengakui tindakannya sebagai kekhilafan. Meski demikian, HMI menilai permintaan maaf tersebut tidak mengurangi keseriusan masalah.

“Apapun alasannya, tindakan pelemparan mic itu menunjukkan arogansi dan mencederai martabat pejabat publik. Kemenag RI harus segera turun tangan,” tambah HMI.

Upaya wartawan untuk meminta tanggapan langsung dari Zamroni pada Sabtu (20/9) malam melalui WhatsApp tidak mendapat jawaban. Zamroni hanya mengirim foto kegiatan pelantikan tanpa keterangan lebih lanjut. Sikap bungkam ini semakin memperkuat desakan agar Kemenag RI segera mengevaluasi kepemimpinannya di NTB.