Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif baru yang menetapkan biaya visa H-1B untuk pekerja asing terampil menjadi USD 100.000 per tahun atau sekitar Rp1,6 miliar. Kebijakan ini mulai berlaku pada 21 September 2025 dan hanya berlaku untuk permohonan baru.

Trump menyebut langkah ini untuk mencegah “penyalahgunaan” program H-1B, dengan syarat pemohon hanya bisa masuk ke Amerika Serikat (AS) jika biaya tersebut dibayarkan.

“Perusahaan harus memutuskan… apakah orang itu cukup berharga sehingga layak membayar USD 100.000 per tahun kepada pemerintah atau sebaiknya orang itu pulang dan perusahaan merekrut warga AS. Semua perusahaan besar sudah mendukung kebijakan ini,” jelas Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dikutip dari BBC.

Selain itu, Trump juga meluncurkan program “kartu emas” (gold card), yang mempercepat proses visa bagi orang asing yang memberikan sumbangan finansial signifikan minimal USD 1 juta ke pemerintah AS.

Dampak Besar bagi Perusahaan dan Pekerja Asing

Sebelumnya, biaya administrasi visa H-1B hanya sekitar USD 1.500 atau Rp30 juta sekali bayar. Kenaikan drastis ini dikhawatirkan menekan jumlah pemohon. Data Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS) menunjukkan permohonan visa H-1B untuk tahun fiskal berikutnya turun menjadi sekitar 359.000, terendah dalam empat tahun terakhir.

Amazon—penerima manfaat H-1B terbesar tahun fiskal lalu—mengirimkan memo internal kepada karyawannya agar tetap berada di AS dan bagi yang sedang di luar negeri diminta segera kembali sebelum aturan berlaku. Amazon juga mengimbau mereka yang tidak sempat kembali untuk menghindari upaya masuk kembali hingga ada arahan lebih lanjut.

India Paling Terdampak

Asosiasi dagang terkemuka India, Nasscom, menyatakan keprihatinannya. Mereka menilai tenggat waktu yang hanya satu hari menimbulkan ketidakpastian besar bagi dunia usaha, profesional, dan mahasiswa global.

India merupakan penerima manfaat terbesar visa H-1B dengan 71 persen permohonan disetujui tahun lalu, disusul China dengan 11,7 persen.

Pengacara imigrasi Tahmina Watson, pendiri Watson Immigration Law, mengatakan kepada BBC:

“Biaya USD 100.000 per tahun sebagai syarat awal akan berdampak sangat buruk. Banyak perusahaan kecil atau menengah sebenarnya tidak bisa menemukan pekerja lokal untuk mengisi posisi yang kosong.”

Latar Belakang Kebijakan

Trump sejak awal masa jabatan pertamanya pada 2017 sudah memperketat pengawasan permohonan visa H-1B. Akibat kebijakan itu, tingkat penolakan melonjak hingga 24 persen pada tahun fiskal 2018. Padahal, di era Barack Obama penolakan hanya sekitar 5–8 persen dan kembali turun menjadi 2–4 persen di masa pemerintahan Joe Biden.

Kebijakan baru ini kembali memicu penolakan perusahaan teknologi besar, yang selama ini sangat bergantung pada tenaga kerja asing berkeahlian tinggi.