Nilai tukar rupiah kembali melemah pada awal pekan ini. Pada Senin (22/9/2025) pembukaan perdagangan Jakarta, rupiah turun 33 poin atau 0,20 persen menjadi Rp16.634 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.601 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan pelemahan rupiah erat kaitannya dengan kebijakan ekonomi pemerintah.

“Kebijakan ekonomi ekspansif/pelonggaran pemerintah dan kekhawatiran defisit anggaran masih menekan rupiah,” ujarnya dikutip dari Antara.

Beberapa kebijakan yang dimaksud di antaranya penyaluran likuiditas Rp200 triliun kepada bank-bank BUMN, paket stimulus 8+4+5 senilai Rp16,23 triliun, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pasar juga mencermati proyeksi defisit anggaran yang direvisi dalam RAPBN 2026 menjadi Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB, lebih tinggi dari rancangan sebelumnya Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

Tekanan pada rupiah juga datang dari kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus 2025, BI memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,00 persen. Suku bunga deposit facility turun ke level 4,25 persen, dan lending facility ke level 5,75 persen.

Pengaruh Eksternal

Dari sisi eksternal, penguatan dolar AS turut memberi tekanan. Rebound mata uang Negeri Paman Sam terjadi seiring sikap less dovish Federal Reserve setelah pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

Meski demikian, Lukman menilai masih ada peluang BI melakukan intervensi untuk menjaga stabilitas.

“Triple intervensi BI di pasar spot, Non Deliverable Forward, dan SBN (Surat Berharga Negara),” jelasnya.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.500–Rp16.650 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Prabowo Revisi Target Pertumbuhan Ekonomi 2025

Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto melakukan pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025, target pertumbuhan ekonomi 2025 direvisi menjadi 5,3%.

Sebelumnya, Perpres Nomor 109 Tahun 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%-5,6%. Dalam revisinya, pemerintah menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi makro dan kinerja indikator makro fiskal untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka menengah-panjang.

Selain itu, tingkat inflasi dijaga stabil dalam rentang 2,5 plus minus 1 persen (YoY). Pemerintah juga mematok nilai tukar rupiah dalam rentang 15.300–15.900 per dolar AS, sementara dalam RKP 2025 sebelumnya diproyeksikan berada di kisaran 16.000–16.900 per dolar AS.

Rencana ini juga menyoroti peningkatan penanaman modal asing dan dalam negeri yang diharapkan mencapai Rp1.868,23–Rp1.905,60 triliun. Pemerintah menargetkan efisiensi investasi terus membaik dengan incremental capital output ratio (ICOR) diupayakan turun ke level 6,3–6,0.

Pelemahan rupiah saat ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mencapai target pertumbuhan yang telah direvisi.