Sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen untuk menyukseskan program percepatan hilirisasi komoditas perkebunan nasional. Program strategis ini diyakini mampu mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengapresiasi inisiatif pemerintah pusat dalam mendorong potensi perkebunan daerah. Ia menegaskan kesiapan Maluku Utara mendukung percepatan hilirisasi, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh.

“Kami sangat mengapresiasi program percepatan hilirisasi ini. Maluku Utara siap mendukung, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang sudah lama menjadi unggulan daerah,” kata Sherly usai Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

Sherly menambahkan, dukungan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) secara by name, by address yang akurat. Hilirisasi penting agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi.

“Saat ini kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan program ini, pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, juga menegaskan kesiapan daerahnya.

“Kami menyambut baik program ini karena kami melihat begitu serius Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian beserta jajaran untuk mengimplementasikan sehingga betul-betul bisa terealisasi,” ujarnya.

Hendrik menyebut Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu penerima bantuan ABT untuk pengembangan pala.

“Datanya sudah lengkap dan siap diimplementasikan. Sebagai gubernur, saya akan memastikan pengawasan program ini berjalan baik,” tegas Hendrik.

Dukungan juga datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.

“Insya Allah, ke depan hilirisasi perkebunan salah satunya gambir, akan semakin baik, mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memberi dampak luar biasa bagi perekonomian Sumatera Barat maupun Indonesia,” ungkap Mahyeldi.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Adi Sumangerukka, menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan pendampingan dan dukungan anggaran.

“Dengan adanya skema baru, daerah merasa lebih bertanggung jawab. Untuk Sultra, fokus hilirisasi pada tebu, mete, dan kakao. Dua pabrik tebu akan dibangun di Konawe Selatan dengan nilai investasi sekitar Rp10 triliun, yang diyakini membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.

Adi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian diperlukan agar hambatan regulasi, khususnya status lahan, segera teratasi.

“Ini momentum besar. Kalau lapangan kerja terbuka, maka pertumbuhan ekonomi otomatis bergerak. Sultra tentu sangat mendukung penuh,” tegas Adi.

Ia juga menyampaikan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Pak Amran adalah kebanggaan kami. Capaian surplus jutaan ton itu tidak mudah. Kami doakan beliau selalu sehat untuk terus mengawal kedaulatan pangan bangsa,” pungkasnya.

Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi perkebunan tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga membuka lapangan kerja secara masif.

“Ini adalah program hilirisasi perkebunan, dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,” ungkap Mentan Amran.

Pada 2025, Kementan memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun untuk pengembangan kawasan hilirisasi perkebunan.

“Anggaran ini akan digunakan untuk menyediakan benih dan bibit gratis bagi 800 ribu hektare perkebunan di seluruh Indonesia, yang diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang,” jelasnya.

Amran menegaskan bahwa program ini merupakan terobosan besar yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, serta dukungan para gubernur dan bupati.

“Insya Allah dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, suasana pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” tutupnya.